1.        Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi 
    Provinsi Papua sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
    dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubaha 
    Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 
    Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;

2.       Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

3.       Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral 
    dan Batubara Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
    Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 
    4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

4.       Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 
    dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

5.       Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan 
    Provinsi Papua Barat Daya;

6.       Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan 
    Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 
    Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

7.       Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang 
    Wilayah Pertambangan;

8.       Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 
    Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

9.       Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang 
    Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

10.    Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang 
    Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan 
    Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

11.    Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang 
    Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

12.    Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang 
    Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;

13.    Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan 
    Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

14.    Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang 
    Usaha Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan 
    Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan 

        atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang 
    Bidang Usaha Penanaman Modal;

15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
    Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau 
    Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai  
         Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan 
    Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan 
    Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan 
    dan Pemantauan Lingkungan Hidup;

16.    Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 
    Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha 
    dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 
    Berasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral; dan

17.    Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 
    Nomor 1796K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan 
    Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan Perizinan di 
    Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.