DPMPTSP Provinsi Papua Barat Daya Menggelar RAKOR Tingkat Provinsi Tahun 2024

SORONG – Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Papua Barat Daya menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) di Rylich Panorama Hotel, Sorong, Rabu, (27/3/2024). Rakor tersebut dihadiri oleh Direktur Wilayah V Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Ady Soegiharto, DPMPTSP kabupaten/Kota se-Papua Barat Daya, para kepala daerah kabupaten/kota se-Papua Barat Daya, pimpinan OPD, perguruan tinggi, BUMN/BUMD, para investor, dan pelaku usaha.

Rakor tersebut mengangkat tema, Transformasi Pembangunan melalui Sinergi dan Kolaborasi yang berkelanjutan demi menuju Papua Barat Daya yang Mandiri, Adil, dan Sejahtera. Dalam rangka membahas perencanaan strategis investasi dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi di Papua Barat Daya Sesuai dengan tema tersebut.

Pada kesempatan itu Pj. Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa’ad, dalam sambutannya berharap adanya sinergi dan kolaborasi antara pihak Pemerintah, Swasta, dan juga masyarakat, serta berpesan Provinsi Papua Barat Daya harus menjadi kekuatan magnet bagi Tanah Papua. Intinya untuk pengembangan Investasi di Papua Barat Daya yang diembankan pada DPMPTSP Provinsi Papua Barat Daya, juga ikut terlibat didalamnya elemen-elemen seperti Pemeintah Daerah Kabupaten/kota, Kementerian, Lembaga dan Juga Pelaku Usaha/Investor.

“Perlu adanya perubahan total, perubahan yang komprehensif, perubahan yang positif bukan perubahan yang parsial sepotong-sepotong. Kemudian pembangunan, setiap saat sering mengucapkan pembangunan tapi kadang-kadang kita tidak memaknai pembangunan itu secara benar,”ujarnya.

Musa’ad juga dalam mewujudkan Good Governance untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara, diperlukan kerjasama dan konektifitas antara tiga pilar yang saling mendukung/ menopang. Tiga pilar tersebut adalah pemerintah, swasta, dan masyarakat, tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Begitu juga swasta tanpa pemerintah dan tanpa masyarakat. Apalagi di Papua yang ada sistem hak ulayat yang sejengkal tanah pun ada yang punya, namun jangan jadikan itu sebagai hambatan. Oleh karena diperlukan sinergi dan kolaborasi,”katanya.

Musa’ad menambahkan, sesuai amanat Presiden RI terkait investasi, semua pihak harus memberikan ruang bagi masuknya investasi, karena investasi akan mendatangkan penerimaan negara, mendatangkan penerimaan negara dan juga penerimaan daerah. Presiden meminta pemerintah daerah untuk memudahkan masuknya investasi. Karena investasi mampu menggerakkan ekonomi suatu daerah,”imbuhnya.

Usai membuka rakor, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi yang dimoderatori oleh Kepala Bandara DEO Sorong, Cece Tarya ST., MA., serta pemateri oleh Direktur Wilayah V Kementrian Investasinya/BKPM RI, Ady Soegiharto, S. Kom., M.A.B., dan Asisten Bidang Ekbang Provinsi Papua Barat Daya, Jhoni Way, S.Hut., M.Si.

Sementara itu, Panitia Pelaksanaan Kegiatan rakor Herry Widjasena menambahkan bahwa rakor investasi dilakukan untuk konsolidasi antara DPMPTSP Kabupaten/kota di wilayah Provinsi Papua Barat Daya. Disampaikannya DPMPTSP Provinsi Papua Barat Daya tidak hanya mengurus Perizinan tetapi juga tentang Pertumbuhan Investasi di wilayah Papua Barat Daya. Pada Tahun 2023 Target Realisasi Investasi yang diberikan oleh Pemeintah Pusat dalam hal ini Kementrian Investasi/BKPM RI adalah sebesar Rp. 2,6 triliun artinya Investasi bergerak dari Perusahaan-perusahaan yang masuk di Papua Barat Daya mengalami kenaikan atau melampaui Target Provinsi sebesar Rp. 3 triliun lebih, sehingga tahun 2024 Kementrian Investasi/BKPM menaikan target realisasi investasi sebesar Rp. 3,4 triliun.

Harapannya melalui rakor tersebut akan terbangun sinergi dan kolaboraasi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/kota dan Pemerintah Provinsi dengan pelaku usaha dan juga masyarakat. Hal ini akan membuka lapangan kerja, terutama bagi masyarakat setempat dan peningkatan ekonomi di Papua Barat Daya. Ucapnya (GER)