Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan (SKKL)

Deskripsi

Dasar Hukum

1.      Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;

2.      Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

3.      Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

4.      Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

5.      Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

6.      Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup; dan

Persyaratan

1.    Pakta Integritas bermeterai 10.000

2. Surat Permohonan bermaterai 10.000 Ditujukan Kepada Kepala DPMPTSP Papua Barat Daya;

3. Surat Permohonan Uji Kelayakan Lingkungan Hidup;

4. Fotocopi KTP;

5. BPJS Ketenagakerjaan;

6. Surat Arahan Penyusunan Dokumen Lingkungan;

7. Nomor Induk Berusaha (NIB);

8. Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;

9. Surat Pernyataan Bahwa Kegiatan yang Diajukan Masih Dalam Tahap Perencanaan;

10. Formulir KA-ANDAL dan Berita Acara KA- ANDAL;

11. Bukti kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang;

12. Persetujuan awal terkait rencana usaha dan/atau kegiatan;

13. Persetujuan teknis;

14. Keabsahan tanda bukti registrasi lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal apabila penyusunan

Andal dan RKL-RPL dilakukan oleh lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal;

15. Keabsahan tanda bukti sertifikasi kompetensi penyusun Amdal;

16. Dokumen Andal;

17. Dokumen RKL-RPL.

18. Foto 3 x4 sebanyak 3 lembar;

19. Surat Kuasa bermaterai (jika dikuasakan).

Formulir

Prosedur

Retribusi

Standar Pelayanan