1.      Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang

Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang

Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;

2.      Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

3.      Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan

Mineral dan Batubara Sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara;

4.      Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

5.      Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang

Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya;

6.      Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

7.      Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan;

8.      Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

9.      Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

10.    Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang

Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan

Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

11.    Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021

tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup;

12.    Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;

13.    Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021

tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan

Mineral dan Batubara;

14.    Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang

Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021

tentang Perubahan atas Peraturan Presiden

Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal;

15.    Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau

Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai

Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan

Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan

Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan

Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;

16.    Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya

Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar

Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan

Perizinan Berusaha Berasis Risiko Sektor

Energi dan Sumber Daya Mineral; dan

17.    Keputusan Menteri Energi dan Sumber

Daya Mineral Nomr 1796K/30/MEM/2018

tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan,

Evaluasi, serta Penerbitan Perizinan di Bidang

Pertambangan  Mineral dan Batubara.