Sektor Lingkungan Hidup
Rekomendasi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH)
Deskripsi
Rekomendasi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH)Dasar Hukum
- Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
- Undang – Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hitan Lindung dan Hutan Produksi;
- Peraturan Gubernur Papua Barat Daya Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Persyaratan
Syarat-syarat yang harus dipenuhi:
- Pakta Integritas (materai 10.000);
- Surat pernyataan kebenaran dokumen;
- Surat Permohonan dari pemohon kepada Gubernur Papua Barat Daya Cq.Kepala DPMPTSP Provinsi Papua Barat Daya (bermaterai 10000) ;
- Akta pendirian dan Profil Perusahaan;
- Nomor Induk Berusaha (NIB);
- NPWP Perusahaan;
- Surat Persetujuan Pemilik Hak Ulayat;
- Analisis status dan fungsi Kawasan Hutan dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan;
Keterangan :
Berkas syarat permohonan merupakan Berkas Hard Copy dan scan ASLI dokumen dalam bentuk soft file (pdf max 250 mb)
Formulir
Download Formulir, klik disini! (klik kanan -> Save link as)1. Template Surat Permohonan
2. Pakta Integritas
Prosedur
[pdf-embedder url="https://dpmptsp.papuabaratdayaprov.go.id/wp-content/uploads/2023/12/SOP-PROSES-SICANTIK-DENGAN-SURVEI.pdf" title="SOP PROSES SICANTIK DENGAN SURVEI"]
Retribusi
Tidak AdaStandar Pelayanan
Administrator DPMPTSP PBD 23.12.2023
