Surat Keterangan Penelitian (SKP)

Deskripsi

Dasar Hukum

1.    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

2.    Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;

Persyaratan

1.      Pengajuan permohonan oleh peneliti dengan mengajukan permohonan SKP secara tertulis sesuai dengan ruang lingkup penelitian yang ditandatangani oleh:

a.     Peneliti perseorangan dengan diketahui oleh lurah/kepala desa tempat domisili peneliti;

b.     Pimpinan yang membidangi penelitian dari lembaga pendidikan/perguruan tinggi untuk peneliti yang berasal dari lembaga pendidikan/perguruan tinggi;

c.      Pimpinan yang membidangi penelitian dari badan usaha untuk peneliti badan usaha; dan

d.     Pimpinan yang membidangi penelitian dari organisasi kemasyarakatan untuk penelitia organisasi kemasyarakatan.

2.      Penelitian dalam bahasa Indoensia yang memuat:

a.     latar belakang;

b.     maksud dan tujuan;

c.      ruang lingkup;

d.     jangka waktu penelitian;

e.     sasaran/target penelitian;

f.      metode penelitian;

g.     lokasi penelitian, dan

h.     hasil yang diharapkan dari penelitian.

i.       Identitas peneliti:

3.      Surat Pernyataan bermaterai 10000 untuk mentaati dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;

4.      Surat Pernyataan bertanggungjawab terhadap keabsahan dokumen/berkas yang diserahkan;

5.      Identitas peneliti:

a.     Peneliti perseorangan meliputi fotokopi kartu tanda penduduk dan pasfoto berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) sebanyak 3 (tiga) lembar;

b.     Peneliti kelompok, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan meliputi: yaitu fotokopi kartu tanda penduduk dan pasfoto berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) sebanyak 3 (tiga) lembar bagi ketua tim;

1)  peneliti kelompok yaitu fotokopi kartu tanda penduduk dan pasfoto berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) sebanyak 3 (tiga) lembar bagi ketua tim;

2)  badan usaha yaitu:

-            fotokopi kartu tanda penduduk ketua tim;

-            pasfoto berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) sebanyak 3 (tiga) lembar ketua tim; dan

-            fotokopi surat pengesahan sebagai badan hukum usaha.

3)  organisasi kemasyarakatan tidak berbadan hukum yaitu:

-            fotokopi kartu tanda penduduk ketua tim;

-            pasfoto berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) sebanyak 3 (tiga) lembar ketua tim; dan

-            fokopi surat keterangan terdaftar.

4)  organisasi kemasyarakatan berbadan hukum yaitu:

-            fotokopi kartu tanda penduduk ketua tim;

-            pasfoto berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) sebanyak 3 (tiga) lembar ketua tim; dan

-            fokopi surat pengesahan badan hukum organisasi kemasyarakatan.

6.      Apabila waktu penelitian lebih dari 1 (satu) tahun, peneliti wajib mengajukan perpanjangan SKP dengan menyertakan lampiran SKP yang sebelumnya beserta laporan hasil penelitian;

7.      SKP dikecualikan terhadap:

a.      Penelitian yang dilakukan dalam rangka tugas akhir pendidikan/sekolah dari tempat pendidikan/sekolah di dalam negeri; dan

b.     Penelitian yang dilakukan instansi pemerintah yang sumber pendanaan penelitiannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Formulir

Prosedur

Retribusi

Standar Pelayanan

SOP DPMPTSP Provinsi Papua Barat Daya