Rekomendasi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH)

Deskripsi

Dasar Hukum

1.    Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua  Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;

2.    Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

3.    Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

4.    Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;

5.    Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Persyaratan

1.      Pakta Integritas (materai 10.000);

2.   Permohonan Bermeterai 10.000 ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Papua Barat Daya;

3.      Surat pernyataan kebenaran dokumen;

4.      Nomor Induk Berusaha (NIB);

5.      Akta dan Profil Perusahaan;

6.      NPWP Perusahaan / Perorangan;

7.      Dokumen lingkungan dan Persetujuan Lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan yagn wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL;

8.      Surat keterangan Kepala Distrik atas Persetujuan Masyarakat Adat setempat;

9.      Analisis status dan fungsi Kawasan Hutan dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan;

10.      Peta Skala Paling Kecil 1 : 50.000. Dalam Bentuk shp (Soft Copy);

11.   Pernyataan Komitmen bersama masyarakat Adat;

12.   Surat perjanjian status kepemilikan lokasi(IMB/persetujuan mendirikan bangunan/perjanjian sewa).

Formulir

Prosedur

Retribusi

Standar Pelayanan

4 (Empat) Aspek Standar Pelayanan :

1.    Cepat

2.    Mudah

3.    Terjangkau

4.  Dan teratur