Rekomendasi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH)


Rekomendasi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH)

1.    Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua  Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;

 

2.    Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

 

3.    Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

 

4.    Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;

 

5.    Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

1.      Pakta Integritas (materai 10.000);

2.      Surat pernyataan kebenaran dokumen;

3.      Nomor Induk Berusaha (NIB);

4.      Akta dan Profil Perusahaan;

5.      NPWP Perusahaan / Perorangan;

6.      Dokumen lingkungan dan Persetujuan Lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan yagn wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL;

7.      Surat keterangan Kepala Distrik atas Persetujuan Masyarakat Adat setempat;

8.      Analisis status dan fungsi Kawasan Hutan dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan;

9.      Peta Skala Paling Kecil 1 : 50.000. Dalam Bentuk shp (Soft Copy);

10.   Pernyataan Komitmen bersama masyarakat Adat;

11.   Surat perjanjian status kepemilikan lokasi(IMB/persetujuan mendirikan bangunan/perjanjian sewa).

Tidak Ada Retribusi

4 (Empat) Aspek Standar Pelayanan :

1.    Cepat

2.    Mudah

3.    Terjangkau

4Dan teratur


admin     16.03.2024

Layanan Perijinan dan Investasi DPMPTSP

DPMPTSP Provinsi Papua Barat Daya melayani penanaman modal dan perijinan secara terpadu satu pintu

Testimoni Layanan Investasi dan Perizinan DPMPTSP Provinsi PBD

Copyright © 2024 DPMPTSP Papua Barat Daya