Pemprov Papua Barat Daya Susun Strategi Percepatan Pembangunan KEK Sorong

Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyusun strategi percepatan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong. Plt Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa’ad di Sorong, Senin, menjelaskan KEK Sorong masuk kategori kritis dan mendapat sorotan tajam dari pemerintah pusat usai menggelar rapat evaluasi potensi pemasukan enam KEK di Indonesia.

“Keputusan ini diambil karena KEK Sorong dinilai belum optimal menarik investor ke Provinsi Papua Barat Daya,” ujarnya. dijelaskan.

Meski sudah diberi peringatan, pemerintah pusat tetap memberikan peluang kepada pemerintah daerah untuk menyusun strategi baru guna meningkatkan peluang investasi di KEK Sorong.

Kami diberi kesempatan hingga Desember 2023, kata Musa’ad.

Menindaklanjuti peringatan tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mengadakan rapat koordinasi dengan seluruh kepala daerah untuk membahas strategi pengembangan KEK agar mencapai hasil yang maksimal.

“Kami membutuhkan tindakan cepat berdasarkan kemajuan yang signifikan untuk menarik investor dan investasi riil,” katanya. katanya.

Berdasarkan hasil rapat koordinasi tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Barat menyepakati lima langkah strategis yang terdiri dari pertama membuat roadmap dengan timeline dan jadwal yang jelas, untuk memastikan dari tahapan ke tahapan setiap bulan kemajuan KEK Sorong dapat diperbarui.

“Makanya saya minta setiap bulan untuk mendapatkan informasi yang valid dan akurat tentang perkembangan KEK Sorong,” ujarnya. tanya Musa’ad.

Kedua, membuat roadmap hingga Desember 2023 sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan pemerintah pusat. Sehingga pada Desember 2023 target yang diharapkan bisa tercapai dan KEK tidak dilikuidasi.
“Ketiga, kami sepakat menyelesaikan masalah tanah di KEK Sorong. Karena sampai saat ini masih ada tuntutan masyarakat yang harus diselesaikan dan ada juga tanah yang belum bersertifikat, sehingga perlu dilakukan sertifikasi,” ujarnya. tambahnya.

Keempat, terkait pelabuhan. Pasalnya, pelabuhan KEK memiliki terumbu karang yang menjadi penghalang keluar masuknya kapal bertonase besar.
“Oleh karena itu perlu dilakukan kajian agar karang tidak terganggu, dan selama kajian dilakukan, Pelabuhan Sorong dapat dimanfaatkan untuk pengoperasian KEK Sorong,” jelasnya.
Kemudian kelima, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyediakan anggaran yang memadai untuk ikut mendukung pengembangan KEK Sorong.

“Saya telah meminta kepada instansi terkait untuk memastikan bahwa semua yang telah dianggarkan dapat efektif memberikan dukungan kepada KEK Sorong sambil menunggu revisi Keputusan Presiden tentang Dewan KEK yang diketuai gubernur,” ujarnya. panggil dia.

Sehubungan dengan revisi Keputusan Presiden tentang dewan KEK, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya telah mengirimkan surat kepada dewan nasional KEK, agar mendapatkan legitimasi untuk memimpin dan mengkoordinasikan semua hal yang terkait dengan pengembangan KEK di Sorong.
“Kami berharap dengan semua ini semoga sampai Desember 2023 status KEK Sorong tidak dicabut,” ujarnya. semoga.
Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berkomitmen membantu membangun sarana dan prasarana pendukung di KEK Sorong.
“Ini harus dijadikan sebagai bukti keseriusan dan komitmen Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk mendorong KEK Sorong tetap eksis dan kemudian bermanfaat bagi pembangunan kesejahteraan masyarakat,” kata Musa’ad.
Jika, tutupnya, kesempatan baik ini harus disambut dengan kerja optimal agar status KEK Sorong tetap eksis.

sumber : Antara

https://www.antaranews.com/berita/3527370/pemprov-papua-barat-daya-susun-strategi-percepat-bangun-kek-sorong

Deskripsi

Dasar Hukum

Persyaratan

Formulir

Prosedur

Retribusi

Standar Pelayanan