Sektor Pendidikan dan Kebudayaan

Izin Pendidikan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri
Izin Pendidikan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta
Izin Pendidikan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri
Izin Pendidikan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta
Izin Pendidikan Satuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa (SLB)/Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus
(PKLK) Negeri
Izin Pendidikan Satuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa (SLB)/Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus
(PKLK) Swasta
Izin Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri
Izin Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta
Izin Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri
Izin Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta
Izin Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa (SLB)/Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus
(PKLK) Negeri
Izin Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa (SLB)/Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus
(PKLK) Swasta
Izin Penambahan dan/atau Perubahan Program Keahlian pada Sekolah Menengah kejuruan (SMK) Negeri
Izin Penambahan dan/atau Perubahan Program Keahlian pada Sekolah Menengah kejuruan (SMK) Swasta
Perpanjangan Izin Program Keahlian pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri
Perpanjangan Izin Program Keahlian pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta
Izin Perubahan Nomenklatur Satuan Pendidikan Negeri
Izin Perubahan Nomenklatur Satuan Pendidikan Swasta
Izin Penggabungan Satuan Pendidikan Negeri
Izin Penggabungan Satuan Pendidikan Swasta
Izin Pemecahan Satuan Pendidikan Negeri
Izin Pemecahan Satuan Pendidikan Swasta
Izin Perubahan Satuan Pendidikan dari Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri menjadi Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK) Negeri
Izin Perubahan Satuan Pendidikan dari Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta menjadi Sekolah
Menengah Kejuruan (SMK) Swasta
Izin Perubahan Satuan Pendidikan dari Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta menjadi Sekolah
Menengah Atas (SMA) Negeri
Izin Perubahan Satuan Pendidikan dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri menjadi Sekolah
Menengah Atas (SMA) Negeri
Izin Perubahan Satuan Pendidikan dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta menjadi Sekolah
Menengah Kejuruan (SMK) Negeri
Izin Perubahan Satuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta menjadi Sekolah Luar Biasa (SLB)
Negeri
Izin Penutupan Program Keahlian

admin     14.03.2024
Apa itu OSS RBA?

Perizinan OSS RBA

Perizinan Non OSS

Layanan Investasi dan Perijinan Terpadu Satu Pintu

DPMPTSP Provinsi Papua Barat Daya melayani penanaman modal dan perijinan secara terpadu satu pintu

Berita dan Kegiatan DPMPTSP Provinsi Papua Barat Daya

Dorong Ekonomi OAP, 12 Pelaku UMKM Papua Barat Daya Terima Bantuan Peralatan Produksi
Release Rekapitulasi Penanaman Modal di Provinsi Papua Barat Daya Triwulan II
DPMPTSP Provinsi Papua Barat Daya menggelar Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Perizinan melalui sistem OSS-RBA
DPMPTSP Provinsi Papua Barat Daya Menggelar RAKOR Tingkat Provinsi Tahun 2024
RATAS Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA TERKAIT KEMUDAHAN INVESTASI DAN PERIZINAN
Bahlil Minta Jangan Cabut Status KEK Sorong: Saya Jaminannya!
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia Hadiri Rakornis DPMPTSP se Papua Barat Daya
Gubernur: Investasi turunkan kemiskinan di Papua Barat Daya

Testimoni Layanan Investasi dan Perizinan DPMPTSP Provinsi PBD

Galeri Foto Kegiatan DPMPTSP Provinsi PBD

Galeri Video Investasi di Provinsi PBD

Potensi dan Peluang Investasi KEK Sorong

 

Potensi dan Peluang Investasi di Kota Sorong

 

Potensi dan Peluang Investasi Kopra di Kabupaten Tambraw

 

Potensi dan Peluang Investasi Sabut Kelapa di Kabupaten Raja Ampat

 

Potensi dan Peluang Investasi Kepiting Bakau di Kabupaten Sorong Selatan

 

Potensi dan Peluang Investasi Kacang Tanah di Kabupaten Maybrat

 

Survey Kepuasan Masyarakat

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik dan sebagai sarana evaluasi terhadap layanan yang telah diberikan maka DPMPTSP Kota Sorong melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat.

90.08
A
SEMESTER 2 TAHUN 2025
JUMLAH RESPONDEN: 37
1. Persyaratan
84.46%
2. Prosedur
87.84%
3. Waktu pelayanan
85.14%
4. Biaya/ tarif
100%
5. Produk Pelayanan
84.46%
6. Kompetensi Pelayanan
87.16%
7. Perilaku Petugas
90.54%
8. Sarana dan Prasarana
94.59%
9. Penanganan Pengaduan
96.62%
About

DPMPTSP Papua Barat Daya

DPMPTSP Provinsi Papua Barat Daya merupakan Perangkat Daerah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, yang berkedudukan di bawah Gubernur dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

DPMPTSP Provinsi Papua Barat Daya mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, serta kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

Contact

Hubungi Kami

Kantor DPMPTSP:
Kompleks Kantor Gubernur Papua Barat Daya
Jl. Kurana No. 1 Remu, Distrik Sorong, Kota Sorong 98416 INDONESIA

Telepon :
(0000)0000000

Email :
info@dpmptsp.papuabaratdayaprov.go.id

Maps

Peta Lokasi

Copyright © 2025 DPMPTSP Papua Barat Daya