Perizinan Non OSS

Perizinan non-OSS merujuk pada proses perizinan usaha di Indonesia yang tidak dilakukan melalui sistem OSS (Online Single Submission). Sistem OSS adalah platform online yang terintegrasi untuk mengurus perizinan usaha di Indonesia. Namun, beberapa jenis perizinan atau sektor usaha masih memerlukan proses perijinan non-OSS, yang melibatkan prosedur dan instansi terkait yang berbeda.

Info Perizinan

Sicantik Cloud
SiCANTIK merupakan singkatan dari Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik berupa sistem cloud untuk layanan perizinan non-berusaha dan non-perizinan yang dapat digunakan oleh instansi pemerintah secara gratis.

SICANTIK Cloud dengan Tinjauan Lapangan

admin 16.05.2023

Testimoni Layanan Investasi dan Perizinan DPMPTSP Provinsi PBD

Galeri Foto Kegiatan DPMPTSP Provinsi PBD

Galeri Video Investasi di Provinsi PBD

Potensi dan Peluang Investasi KEK Sorong

Potensi dan Peluang Investasi di Kota Sorong

Potensi dan Peluang Investasi Kopra di Kabupaten Tambraw

Potensi dan Peluang Investasi Sabut Kelapa di Kabupaten Raja Ampat

Potensi dan Peluang Investasi Kepiting Bakau di Kabupaten Sorong Selatan

Potensi dan Peluang Investasi Kacang Tanah di Kabupaten Maybrat

Survey Kepuasan Masyarakat

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik dan sebagai sarana evaluasi terhadap layanan yang telah diberikan maka DPMPTSP Kota Sorong melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat.

90.08

SEMESTER 2 TAHUN 2025

JUMLAH RESPONDEN: 37

1.	Persyaratan	84.46%
2.	Prosedur	87.84%
3.	Waktu pelayanan	85.14%
4.	Biaya/ tarif	100%
5.	Produk Pelayanan	84.46%
6.	Kompetensi Pelayanan	87.16%
7.	Perilaku Petugas	90.54%
8.	Sarana dan Prasarana	94.59%
9.	Penanganan Pengaduan	96.62%

About

DPMPTSP Papua Barat Daya

DPMPTSP Provinsi Papua Barat Daya merupakan Perangkat Daerah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, yang berkedudukan di bawah Gubernur dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

DPMPTSP Provinsi Papua Barat Daya mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, serta kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

Contact

Hubungi Kami

Kantor DPMPTSP:
Kompleks Kantor Gubernur Papua Barat Daya
Jl. Kurana No. 1 Remu, Distrik Sorong, Kota Sorong 98416 INDONESIA

Telepon :
(0000)0000000

Email :
info@dpmptsp.papuabaratdayaprov.go.id

Maps