Misi Dagang dan Investasi di Papua Barat Daya – Pemprov Jawa Timur - Berita dan Kegiatan

Misi Dagang dan Investasi di Papua Barat Daya – Pemprov Jawa Timur

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar misi dagang dan investasi ke Provinsi Papua Barat Daya. Sampai pukul 12.30 WIT, misi dagang dan investasi antara Jawa Timur dengan Papua Barat Daya mencatatkan nilai transaksi sementara sebesar Rp199.828.080.000,00, yang diperoleh dari 20 transaksi.

“Kegiatan ini bukan sekadar mempertemukan trader dan buyer, tapi juga ada tujuan investasi. Semoga juga bisa menjangkau pasar luar negeri karena pelaku usaha Jatim sudah membangun akses pasar dengan banyak importir di berbagai negara,” ujar Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, usai memimpin Misi Dagang dan Investasi bersama Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya, Edison Siagian, di Kota Sorong, Kamis (26/1/2023).

Tak hanya itu, Gubernur Khofifah juga berharap kegiatan misi dagang dan investasi ini juga sekaligus menjadi misi budaya. “Apalagi nilai-nilai kenusantaraan itu kental di Bumi Majapahit, Bumi Jawa Timur. Maka, format-format misi budaya tentu akan kita integrasikan dengan kegiatan-kegiatan semacam ini di setiap provinsi,” lanjut Khofifah.

Gubernur Jawa Timur pun menggarisbawahi pentingnya kurasi produk-produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). “Jadi ada yang namanya communal branding. Brand-brand yang sama di banyak tempat, ada Quality Control-nya sehingga menjadi standar. Kurasi ini menjadi penting apalagi untuk produk yang direncanakan untuk ekspor,” tambahnya.

Adapun komoditas yang ditransaksikan adalah cakalang dan baby tuna; udang, ikan, cumi; makanan ringan; rokok; beras; daging ayam dan daging frozen; bahan bangunan; dan fashion. Melalui kerja sama ini, Jawa Timur berupaya mendongkrak neraca perdagangan antarwilayah provinsi.

Senada, Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya, Edison Siagian, menyambut positif kegiatan misi dagang dan investasi ini. Pasalnya, kegiatan ini diharapkan mampu mengoptimalkan potensi masing-masing daerah sehingga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

“Kami sebagai provinsi baru tentunya sangat merespons positif. Ini awal yang baik. Kami belajar dari Jawa Timur dan kami berharap kerja sama antardaerah semacam ini terus meningkat. Peluang dan kesempatan sudah dibuka, semoga kita bisa memanfaatkannya dengan baik,” terang Edison.

Ia jga menjelaskan, kegiatan misi dagang dan investasi ini dilaksanakan secara komprehensif dan bersinergi dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), pelaku UMKM, serta perangkat daerah di masing-masing provinsi. (idc/s)

100 List Media Ternama

Deskripsi

Dasar Hukum

Persyaratan

Formulir

Download Formulir, klik disini! (klik kanan -> Save link as)

Prosedur

Retribusi

Standar Pelayanan

Administrator DPMPTSP PBD 14.05.2023

Survey Kepuasan Masyarakat

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik dan sebagai sarana evaluasi terhadap layanan yang telah diberikan maka DPMPTSP Provinsi Papua Barat Daya melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat.

DPMPTSP Papua Barat Daya

DPMPTSP Provinsi Papua Barat Daya merupakan Perangkat Daerah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, yang berkedudukan di bawah Gubernur dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

DPMPTSP Provinsi Papua Barat Daya mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, serta kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

Hubungi Kami

Kantor DPMPTSP:
Kompleks Kantor Gubernur Papua Barat Daya
Jl. Kurana No. 1 Remu, Distrik Sorong, Kota Sorong 98416 INDONESIA

Telepon :
(0000)0000000

Email :
info@dpmptsp.papuabaratdayaprov.go.id

1.	Persyaratan	80.38%
2.	Prosedur	81.33%
3.	Waktu pelayanan	81.01%
4.	Biaya/ tarif	92.72%
5.	Produk Pelayanan	79.43%
6.	Kompetensi Pelayanan	83.86%
7.	Perilaku Petugas	83.86%
8.	Sarana dan Prasarana	88.29%
9.	Penanganan Pengaduan	92.41%